Women Of Worth, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan utang negara mencapai Rp 8,253 triliun per 31 Januari 2024. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,33 persen dari Rp8.144,69 triliun pada Desember 2023.
Ekonom Bhima Yudhistira dari Center for Economic and Legal Studies (Celios) menghitung, jika utang negara ditanggung oleh seluruh warga negara Indonesia, berarti setiap orang menanggung utang negara sebesar Rp30,5 juta.
Bhima memperkirakan beban utang warga kemungkinan bertambah hingga Rp 40 juta. Posisi belanja pemerintah pusat akan lebih ekspansif di tahun-tahun mendatang.
“Sekarang kita lihat secara realistis, rencana defisit APBN tahun 2025 sudah tumbuh, sedangkan tahun ini penerimaan pajak dan PNBP diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan utang,” kata Bhima kepada Tempo. Kamis, 29 Februari 2024.
Pemerintah merencanakan defisit antara 2,45 hingga 2,8 persen produk domestik bruto dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun 2025.
Bhima menjelaskan, PNBP tahun ini jelas turun karena terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas nikel yang juga kelebihan pasokan sehingga harganya turun. Selain itu, menurut dia, permintaan negara eksportir pun melemah.
Lanjutnya, belanja pemerintah pada proyek infrastruktur sangat agresif. Belum lagi beban BUMN Karya yang utangnya ditanggung negara.
– Praktik utang yang sembrono tanpa solusi pengurangan utang menghambat pertumbuhan ekonomi – kata Bhima.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengelolaan Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyinggung utang negara yang mencapai Rp 8.253,09 triliun hingga akhir Januari 2024. Jumlah ini setara dengan 38,75 persen PDB.
Risiko utang negara terkendali, kata Suminto kepada Tempo, Rabu, 28 Februari 2024.
Dia menjelaskan, rasio utang negara pada akhir Januari 2024 mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Yakni 39 persen PDB pada Desember 2023, 39,7 persen pada Desember 2022, 40,7 persen pada Desember 2021, dan 39,4 persen pada Desember 2020.
Menurut Suminto, utang terhadap PDB atau disebut juga utang terhadap PDB meningkat signifikan akibat pembiayaan pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, rasio utang terhadap PDB sebesar 30,2 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2020 hingga 2021 juga.
Namun, dibandingkan banyak negara emerging market, rasio utang Indonesia terhadap PDB paling rendah, kata Suminto.
Dijelaskannya, rasio utang Malaysia terhadap PDB pada 2022 sebesar 60,4 persen, Filipina 60,9 persen, Thailand 60,4 persen, Vietnam 37,1 persen, India 89,26 persen, Argentina 85 persen, Brazil 72,87 persen, Meksiko 49,6 persen. dan Afrika Selatan sebesar 67,4 persen.
Terkait risiko portofolio utang publik, lanjutnya, risiko terkendali dan membaik. Misalnya saja risiko nilai tukar atau dikenal juga dengan risiko jatuhnya nilai tukar.
Rasio utang dalam mata uang asing atau valas sebesar 28,40 persen pada 31 Januari 2024. Jumlah tersebut naik tipis dibandingkan bulan Desember 2023 yang sebesar 28,27 persen, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (29,61 persen), tahun 2021 (30,05 persen), tahun 2020 (33,57 persen), tahun 2019 (40,97 persen), dan tahun 2018 (41,59 persen).
“Dari sisi risiko suku bunga, tingkat risikonya juga membaik,” kata Suminto.
Tanpa Surat Berharga Negara dan SBN SKB Kemenkeu-BI, kata dia, tingkat utang pemerintah dengan tingkat bunga variabel (variable interest rate) pada Januari 2024 dan Desember 2023 sebesar 9,6 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 (8,2 persen). , 2021 (7,4 persen) dan 2020 (7,6 persen).
“Bagian bunga mengambangnya cukup rendah, sehingga kewajiban bunga dari utang yang ada (existing debt) tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga pasar. Meskipun tentu saja pergerakan suku bunga pasar mempengaruhi biaya bunga utang baru. diterbitkan utang yaitu kewajiban bunga dari utang yang ada (existing debt) tidak terlalu mempengaruhi pergerakan suku bunga pasar,” kata Suminto.
Dia menilai risiko refinancing yakni risiko refinancing juga terkendali, rata-rata jatuh tempo utang yakni rata-rata jatuh tempo pada 31 Januari 2024 adalah 7,97 tahun.
Suminto melanjutkan, pemerintah terus melakukan antisipasi dan mengurangi risiko menghadapi pasar keuangan yang dinamis. Termasuk sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia.
“Strategi pendanaan dijalankan secara prudent, fleksibel, oportunistik, dan terukur. Fleksibilitas pengadaan utang mencakup timing, sizing, instrumen, dan bauran mata uang untuk mencapai cost of fund yang optimal,” kata Suminto.
Pilihan Redaksi: Utang Negara Naik Jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali
Juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, menilai utang pemerintah sebesar Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih bisa dibilang aman. Baca selengkapnya
Prabowo Subianto menuturkan, dirinya pernah memiliki utang di PT Bank Mandiri Tbk dan ia membayar utang tersebut 100 persen tanpa potongan. Baca selengkapnya
Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengatakan pihaknya dan Bapanas sedang mempertimbangkan rencana pembentukan dana darurat. Baca selengkapnya
Bank Dunia mengomentari program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto. Bank BRI bagikan dividen Rp 48T. Baca teks lengkapnya
Anggota komite
XI. Anggota DPR Anis Byarwati angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun. Baca selengkapnya
Jepang berada di ambang resesi setelah pertumbuhan ekonomi melambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Baca selengkapnya
Sri Mulyani Indrawati terbang ke Brazil untuk menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG). Mereka membahas isu-isu terkait pemulihan ekonomi global. Baca teks selengkapnya
UN Women mencatat bahwa USD 360 miliar masih dibutuhkan secara global untuk mendanai upaya kesetaraan gender demi kesejahteraan perempuan. Bacalah secara lengkap
NASA menyoroti deforestasi di IKN pada citra satelitnya. Baca selengkapnya